ChanelTujuh.com-BOMBANA — Bertempat di Ruang Rapat Measa Laro Lantai 2 Setda Kabupaten Bombana, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., memimpin kegiatan peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) untuk Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 pada Rabu, 5 Maret 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/1260/KSP.00/70-75/02/2025 tanggal 24 Februari 2025.
Peluncuran IPKD MCP merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi. MCP adalah instrumen yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau kinerja program pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola pemerintahan, sejalan dengan agenda nasional dalam memperbaiki indeks pencegahan korupsi di seluruh Indonesia.
Tujuan Peluncuran IPKD MCP Antara lain
Peluncuran IPKD MCP memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:
- Mempercepat upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah.
- Membangun komitmen pencegahan korupsi antara pemerintah pusat dan daerah.
- Meningkatkan kesadaran kepala daerah dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Membangun kesamaan persepsi dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Bombana berharap bahwa hasil MCP dapat digunakan untuk:
- Memetakan titik rawan korupsi di Kabupaten Bombana.
- Membantu identifikasi area yang perlu ditingkatkan pengawasannya.
- Mengukur perbaikan tata kelola pemerintahan.
- Mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi.
Dengan demikian, diharapkan tercipta tata kelola Pemerintah Kabupaten Bombana yang bersih dan bebas dari korupsi, guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Pelaksanaan Kegiatan Secara Virtual
Kegiatan peluncuran IPKD MCP Tahun 2025 di Kabupaten Bombana dilaksanakan secara virtual, mengikuti peluncuran serentak yang dilakukan oleh KPK di Jakarta. Bupati Burhanuddin didampingi oleh Wakil Bupati, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., serta para kepala perangkat daerah dan pejabat terkait lainnya. Pelaksanaan secara virtual ini memungkinkan partisipasi aktif dari berbagai daerah tanpa harus hadir secara fisik di lokasi acara utama.
Harapan dan Komitmen Pemerintah Daerah
Bupati Bombana menegaskan bahwa peluncuran IPKD MCP ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi. Ia berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat bekerja sama dalam mengimplementasikan indikator-indikator yang telah ditetapkan, guna mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bebas dari praktik korupsi.
Keterlibatan Seluruh Stakeholder
Peluncuran IPKD MCP ini juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat, dalam mengawasi dan mendukung upaya pencegahan korupsi. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan.
Sinergi dengan KPK dan Instansi Terkait
Pemerintah Kabupaten Bombana terus menjalin sinergi dengan KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan instansi terkait lainnya dalam upaya pencegahan korupsi. Melalui peluncuran IPKD MCP ini, diharapkan terbangun sistem pengawasan internal yang kuat dan efektif, serta budaya kerja yang berintegritas di seluruh jajaran pemerintah daerah.
Evaluasi dan Tindak Lanjut
Sebagai tindak lanjut dari peluncuran ini, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi MCP. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa indikator-indikator yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel