Dorong Pertumbuhan Industri Kecil Menengah, Dinas Perindagkop dan UMKM Bombana bakal dampingan IKM

Komentar
X
Bagikan

ChanelTujuh.com-BOMBANA— Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah (IKM).

Salah satu langkah konkret yang diambil kedepan adalah akan melakukan kegiatan pendampingan teknis dan manajerial kepada para pelaku IKM di berbagai kecamatan yang tersebar di wilayah Bombana.

Kegiatan pendampingan tersebut merupakan bagian dari program strategis daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku IKM lokal dalam aspek produksi, manajemen usaha, pemasaran, hingga legalitas usaha.

Program ini dirancang agar IKM tidak hanya bertahan dalam persaingan pasar, tetapi juga berkembang menjadi sektor unggulan penopang ekonomi daerah.

Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Bombana, Asis Fair, S.Sos, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari roadmap pembinaan industri lokal yang telah disusun sejak awal tahun 2025.

“Kami ingin IKM di Bombana tidak hanya sekadar eksis, tapi juga kompetitif dan berkelanjutan. Pendampingan ini menjadi langkah awal agar mereka bisa naik kelas, baik dari sisi produksi, pemasaran, maupun tata kelola usaha,” ujarnya.

Tujuan utama dari kegiatan pendampingan ini adalah:

  1. Meningkatkan kualitas produk IKM lokal agar memenuhi standar pasar yang lebih luas.
  2. Mendorong pelaku IKM mengadopsi teknologi produksi dan digitalisasi pemasaran.
  3. Memperluas akses pasar dan jejaring usaha, baik di dalam maupun luar daerah.
  4. Meningkatkan daya saing melalui pelatihan manajemen, pengemasan, dan branding produk.
  5. Memfasilitasi legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan izin edar PIRT (Produk Industri Rumah Tangga).

 

 

Pendampingan ini menargetkan lebih dari 200 pelaku IKM di seluruh Kabupaten Bombana, dengan fokus pada sektor makanan olahan, kerajinan tangan, fesyen lokal, hingga pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kunjungan lapangan, bimbingan teknis, pelatihan tematik, serta fasilitasi sertifikasi dan pendaftaran usaha.

Pelaksanaan pendampingan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan para fasilitator dan pendamping usaha dari kalangan praktisi industri, akademisi, serta dinas teknis terkait.

Materi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing pelaku IKM, berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan sebelumnya.

Beberapa materi utama yang disampaikan dalam pendampingan ini antara lain:

  • Teknik produksi higienis dan efisien.
  • Pengemasan menarik dan ramah lingkungan.
  • Strategi pemasaran digital melalui media sosial dan marketplace.
  • Pembukuan usaha sederhana untuk pelaku UMKM.
  • Persiapan mengikuti kurasi produk lokal tingkat provinsi dan nasional.

Menurut Ferawati, Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan, kegiatan ini bukan hanya menyasar keterampilan teknis, tetapi juga membangun mindset kewirausahaan yang adaptif dan inovatif. “Kami ingin pelaku IKM tidak hanya sibuk produksi, tapi juga punya strategi bisnis. Mereka harus bisa membaca pasar dan menjawab kebutuhan konsumen,” jelasnya.

Program pendampingan ini bakal disambut antusias oleh para pelaku industri kecil menengah. Sebab selama ini banyak masyarakat mengaku kesulitan mengakses pelatihan maupun fasilitas legalitas usaha.

Salah seorang peserta pendampingan, Ibu Nasrah, pengrajin makanan ringan asal Kecamatan Poleang, mengaku ia ingin mendapat pelatihan langsung di tempat usahanya.

“Selama ini saya hanya produksi untuk pasar sekitar kampung saja. Harapan saya ingin pendampingan seperti cara kemas yang baik, cara foto produk untuk dijual online dan system yang lainnya, itu bakal membantu bila ada pendampingan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Pak Rusdi, pelaku IKM bidang anyaman bambu dari Lantari Jaya, berharap kegiatan pendampingan dapat dilakukan kepada usaha kecil di masyarakat.

“Kami pelaku usaha kecil butuh pendampingan  agar bisa ikut bersaing di pameran dan pasar-pasar lebih besar. Kami butuh itu ,” katanya.

Melalui kegiatan pendampingan ini, Dinas Perindagkop dan UMKM Bombana menargetkan beberapa pencapaian konkret di akhir tahun 2025, antara lain:

  • Minimal 75% pelaku IKM memiliki legalitas usaha dan izin edar.
  • Lebih dari 50 IKM berhasil memasarkan produknya secara online.
  • Minimal 30 IKM siap mengikuti pameran dan kurasi tingkat provinsi.
  • Terbentuknya klaster IKM unggulan di sektor makanan olahan dan kerajinan.

 

 

Kegiatan pendampingan juga akan didukung dengan monitoring dan evaluasi berkala, untuk memastikan keberlanjutan dampak dari program yang telah dilaksanakan. Pemerintah daerah juga berencana mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan perbankan untuk memperkuat akses permodalan bagi IKM yang telah siap naik kelas.

Kepala Dinas Asis Fair menegaskan bahwa sektor IKM merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Ia menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan dari semua pihak, termasuk pemerintah kecamatan, desa, dan lembaga pendamping.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh kolaborasi semua pihak untuk mengangkat IKM menjadi lebih berdaya. Kalau IKM kuat, ekonomi daerah juga akan tumbuh kuat,” tegasnya.

Asis fair berharap agar para pelaku IKM yang bakal  mengikuti pendampingan dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi pelaku usaha lainnya di Bombana.

“Mari bersama-sama bangkitkan potensi daerah kita lewat industri kecil yang kreatif dan berdaya saing,” pungkasnya. (ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *