ChanelTujuh.com-BOMBANA-Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, menggabungkan pertemuan fisik dan daring, dengan melibatkan seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Kepala dinas Perindustrian perdanganagn Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) Asis Fair mengikuti rapat koordinasi tersebut
Dia menjelaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menekankan pentingnya strategi 4K dalam pengendalian inflasi
Diantaranya, Keterjangkauan Harga yakni menjamin harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Selanjutnya Ketersediaan Pasokan, antara lain memastikan pasokan pangan cukup dan merata di seluruh wilayah,” jelas Asis Fair.
Selain itu, Kelancaran Distribusi dan komunikasi yang efektif menjadi topik dalan rakor tersebut.
“Kelancaran Distribusi itu antara lain, mengoptimalkan sistem distribusi untuk menghindari kelangkaan dan lonjakan harga,” tambahnya lagi
Sedangkan komunikasi efektif tersebut kata Asis Fair yakni meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta transparansi informasi harga dan stok pangan.
Asisr fair menambahkan keempat pilar ini diharapkan dapat mengatasi tantangan inflasi yang sering dipengaruhi oleh faktor musiman.
Seperti permintaan tinggi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta faktor struktural seperti gangguan distribusi dan ketergantungan pada pasokan luar daerah
Asis Fair menjelaskan Kabupaten Bombana telah menyusun langkah konkret untuk mengimplementasikan strategi 4K.
Dinasnya telah memperkuat kerja sama antarinstansi untuk memastikan pemenuhan kebutuhan komoditas utama.
Disperindakop juga telah memberikan subsidi angkutan bahan pokok, terutama untuk wilayah terpencil, guna menekan biaya distribusi yang berkontribusi pada kenaikan harga .
Rakor dilakukan secara hybrid, turut membahas transportasi lebaran dan antisipasi lonjakan mobilitas masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat distribusi komoditas dan menjaga kestabilan harga menjelang Lebaran
Ikut disebutkan pula Bank Indonesia (BI) berperan aktif dalam menjaga inflasi melalui kebijakan moneter yang konsisten dan sinergi dengan pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP-TPID).
BI juga mendukung implementasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah untuk mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga
Untuk memastikan capaian inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran sebesar 2,5% ±1% pada tahun 2025–2027, TPIP menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025–2027. Peta Jalan ini menjadi panduan bagi TPID dalam menyusun strategi pengendalian inflasi daerah yang sesuai dengan karakteristik dan tantangan masing-masing daerah.
Meskipun berbagai langkah telah diambil, tantangan dalam pengendalian inflasi masih ada, seperti ketergantungan pada pasokan luar daerah dan potensi gangguan distribusi. Namun, dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha, diharapkan inflasi dapat terkendali dan perekonomian daerah dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Asis fair menambahkan Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 menjadi bukti komitmen bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui koordinasi yang efektif dan langkah-langkah strategis, diharapkan inflasi dapat dikendalikan dan perekonomian daerah dapat berkembang secara inklusif dan berkelanjutan. (ADV)