Tekan Laju inflasi, Pj Bupati bombana Rakor dengan Kemendagri

Komentar
X
Bagikan

BOMBANA-Chaneltujuh.com-Kementrian dalam negeri (Kemendagri) kian intes menggelar Rapat Koordinasi (Rakor dengan kepala daerah di Indonesia

Rakor dalam rangka pengendalian Inflasi. Isu itu kian digelorakan sebab Sangat berdampak sekali pada masyarakat kalangan bawah.

Pj. Bupati Bombana Edy Suharmanto mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam tersebut.

Rakor pengendalian inflasi itu, diikuti melalui Zoom Meeting Rabu, 3 Januari 2024

Bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Bombana, Rapat secara daring itu dihadiri juga Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Man Arfa, Forkopimda, para Kepala OPD terkait dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Rapat Koordinasi itu beragendakan pembahasan langkah kongkrit pengendalian inflasi di daerah tahun 2024.

Ikut disebutkan bahwa Inflasi negara Indonesia berada di angka 2,61 % dan  masuk dalam kategori inflasi sedang.

Data Nasional diketahui karena dari tahun Ketahun berada di angka 2,61%. Kondisi inflasi secara nasional masih terjaga baik.

Namun hal ini kita tdk boleh terlena karena angka inflasi dari bulan kebulan terjadi kenaikan. Inflasi dari bulan kebulan sebesar 0,41% sedang inflasi dari tahun ketahun sebesar 2,61%.

Rapat yang dipimpin Oleh Mendagri Tito Karnavian itu ikut membahas musabab terjadinya inflasi antara lain :

  1. Terjadi pada momen hari-hari besar keagaman nasional(HBKN), seperti puasa, lebaran serta perayaan natal dan tahun baru.
  2. Penyumbang utama andil inflasi untuk bulan desember tahun 2023, berupa inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau.
  3. Dampak El-Nino yang menyebabkan mundurnya musim tanam yang berpotensi penurunan produksi pangan.

 

 

Pada rakor kali ini membahas kondisi cuaca dan proyeksi kedepan, seperti elnino yang masih terjadi namun dampaknya sudah tidak separah pada saat bulan Juni – Oktober 2023.

Bahkan saat ini separuh wilayah Indonesia sudah masuk musim penghujan, dan puncak curah hujan diproyeksikan terjadi bulan juni tahun 2024.

Akibat kondisi cuaca yang tidak bersahabat, musim tanam dan panen menurun dan diperkirakan puncak panen terjadi pada bulan April – Mei 2024, dan kemudian berjaga-jaga resiko panen pada saat curah hujan tinggi.

Berdasarkan Hasil rakor, Pj Bupati Bombana Edy Suharmanto berharap Tim Pengendalian Inflasi Daerah mengecek berapa stock dan kebutuhan yang diperlukan.

Dia juga berpesan untuk selalu mengkoordinasikan bagaimana cara tim untuk membantu daerah -daerah yang dalam keadaan devisit,

Diantaranya bawang secara nasional yang sangat tergantung pada impor. Olehnya semua itu dibutuhkan keseriusan dalam penyebaran apakah benar yang diimpor sudah sampai atau tepat sasaran.

“Perlunya koordinasi pada dinas terkait untuk mengecek daerah-daerah yang surflus untuk dapat bekerjasama dengan daerah yang mengalami inflasi, dan dibutuhkan pendampingan serius dalam penanganan inflasi ini,” Ujar Edy Suharmanto.

 

 

Sebelumnya Mendagri Tito karnavian mengingatkan kepada kepala daerah agar tidak lengah antisipasi laju inflasi masing masing daerah

Berikut Pesan Mendagri Tito karnavian

  1. Sinergi semua stakeholder. Isu pengendalian inflasi  dikatakannya   menjadi isu prioritas sehingga penting adanya sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemi Covid-19.
  2. Aktifkan komunikasi publik. Jangan membuat masyarakat panik upayakan masyarakat agar tetap tenang.
  3. Aktifkan TPID pada tingkat provinsi dan kabupaten kota. Tim agar memperkuat sinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugas serta melaksanakan rakor secara berkala.

4.Aktifkan Satgas Pangan. Satgas Pangan di daerah memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri dan mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi.

5.BBM subsidi tepat sasaran. Subsidi tepat sasaran untuk masyarakat miskin 80% dari Rp 502 triliun. Subsidi tidak tepat sasaran perlu pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan bantuan pengawasan dari penegak hukum.

  1. Laksanakan gerakan hemat energi dengan menghimbau masyarakat cepat dalam penggunaan energi seperti mematikan lampu yang tidak perlu pada siang hari.
  2. Melaksanakan gerakan tanam pangan cepat panen. Gerakan yang dapat dilakukan diantarannya menanam tanaman  pangan cepat panen seperti cabai, bawang dan lain-lain sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Gerakan ini perlu inisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa dan lain-lain.
  3. Laksanakan kerjasama antar daerah.
    Belum semua daerah memiliki kerjasama antar daerah yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis setiap Item. Komoditas dikaji oleh setiap daerah di mana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus kemudian menjalin koordinasi untuk hambatan dan kendala moda transportasi barang atau jasa.
  4. Intensifkan jaring pengaman sosial.
    – Anggaran belanja tidak terduga
    – Anggaran bantuan sosial.
    – Anggaran Desa.
    – Realokasi dana alokasi umum.
    – Bantuan sosial pusat.

    10. Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia provinsi secara rutin umumkan angka inflasi hingga kabupaten kota.

(ADV).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *