ChanelTujuh.com-BOMBANA-Tim Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Bombana mengikuti giat Kick Off Meeting Penginputan dan Pengukuran IPKD Tahun 2024 bersama mentri dalam negeri (Mendagri)
Giat ini dilaksanakan secara virtual oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Senin, 15 Juli 2024.
Kepala bidang Anggaran BKD Bombana Said menjelaskan kegiatan itu untuk mengukur kinerja tata Kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akutanbel dalam periode tertentu.
Said juga mengatakan kegiatan itu untuk memacu dan memotivasi Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Badan strategi Kebijakan dalam negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan bidang Pemerintahan Dalam Negeri,” ungkapnya.
Said menjelaskan dalam Dimensi IPKD dan Indikator beserta bobot, dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah kesesuaian dengan dokumen perencanaan dan pengganggaran.
Selain itu pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, Transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah dimensi dan indicator yang harus diperhatikan dalam penginputan IPKD, Penyerapan anggaran, Kondisi keuangan daerah, Opini Badan pemeriksa keuangan atas LKPD
Kick Off Meeting ini resmi dibuka oleh Plh. Kemendagri Dr. Sumule Tumbo, SE, MM Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kemendagri, dan dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait dari seluruh Indonesia.
Untuk Kabupaten Bombana rakor virtual itu dipimpin oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Sumarni, S.ST., M.Kes beserta pemangku kepentingan lainnya.
Tujuan dari pertemuan ini adalah mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu, memacu dan memotivasi Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kata dalam meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
Selain itu kegiatan ini dibarengi pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki IPKD yang berpredikat terbaik secaraa nasional, dan meningkatkan peran aparat pengawas internal pemerintah dan mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah ya yang transparan dan akuntabel.
Kepala Balitbang Sumarni menyampaikan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Bomban, untuk mendukung program nasional ini dengan melakukan penginputan data yang akurat dan tepat waktu. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam memastikan keberhasilan pengukuran IPKD yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Acara berlangsung dengan lancar dan dipandu oleh moderator dari Kemendagri, yang memberikan arahan teknis serta menjawab pertanyaan dari peserta terkait prosedur dan tahapan dalam penginputan data IPKD.
Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa Andi Muhammad Yusuf mewakili Kepala BSKDN mengimbau seluruh pemerintah daerah (Pemda) agar memberikan perhatian penuh pada kesesuaian dokumen yang disertakan dalam proses penginputan pada aplikasi IPKD tersebut.
Dia menegaskan, akurasi dan validitas data yang diinput setiap daerah sangat menentukan proses pengukuran IPKD. Tidak hanya mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah, IPKD juga menjadi alat evaluasi yang dapat memacu Pemda untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, hingga efisiensi dalam pengelolaan keuangan.
“Kami berharap apa yang kita lakukan hari ini dapat memacu masing-masing daerah sesuai regionalnya untuk mengikuti inputing data IPKD secara lebih baik, dengan memperhatikan aspek kesesuaian dokumen dan menunjukkan kalau daerah kita masing-masing mampu mengikuti penginputan IPKD secara baik,” ungkap Andi.
Dalam kesempatan itu, secara teknis, BSKDN juga membeberkan langkah-langkah penginputan data IPKD guna memastikan seluruh Pemda dapat memahami prosedur dan dokumen pendukung yang tepat.
Dia menambahkan, daerah dengan hasil pengukuran yang baik akan diberikan penghargaan. Sebaliknya, daerah yang masih belum baik dalam hal pengelolaan keuangan akan diberikan catatan khusus agar dapat melakukan perbaikan.
“Bagi daerah yang belum memiliki pengelolaan keuangan yang baik kami akan akan memberikan catatan khusus untuk menjadi bahan perbaikan,” tegasnya.
Sementara itu, hadir sebagai narasumber, Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Sumule Tumbo menyoroti sejumlah upaya penting yang perlu dilakukan seluruh Pemda, agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan efektif dan efisien. Upaya tersebut satu di antaranya adalah dengan menyinkronkan seluruh program prioritas Pemda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan program prioritas nasional. “RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) kabupaten/kota harus mengacu pada RKPD provinsi dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) nasional. Sehingga ini akan satu frame di dalam menjalankan prioritas nasional sampai daerah,” pungkasnya. (ADV)