BOMBANA- Chanel Tujuh — Peran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana dalam menjaga stabilitas sosial dan politik daerah kembali mendapat perhatian dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
Kegiatan yang menghadirkan unsur Forkopimda, instansi vertikal, perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan tersebut dipimpin langsung Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin. di Cafe Grand Lampusui, Kamis 21 mei 2026.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana bertindak sebagai penyelenggara sekaligus motor koordinasi lintas sektor, dengan Kepala Badan Kesbangpol Bombana, Ir. Husrifnah Rahim, ST., M.Si, dipercaya sebagai moderator rapat.
Kehadiran Kesbangpol dalam forum tersebut tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tugas utama melakukan deteksi dini, pemetaan potensi konflik, serta memperkuat sinergi antarlembaga dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Rapat koordinasi berlangsung dalam suasana serius namun konstruktif. Berbagai isu strategis yang berpotensi memengaruhi stabilitas daerah dibahas secara mendalam guna memastikan Kabupaten Bombana tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif menjelang perayaan Idul Adha yang identik dengan meningkatnya aktivitas sosial, ekonomi, dan mobilitas masyarakat.
Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dalam arahannya menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh lengah terhadap berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, potensi konflik sosial harus diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Stabilitas daerah merupakan syarat utama keberhasilan pembangunan. Karena itu, kita harus mampu membaca berbagai perkembangan situasi yang terjadi di masyarakat dan mengambil langkah antisipatif sebelum persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” ujar Burhanuddin.
Menurutnya, Kesbangpol memiliki posisi yang sangat penting dalam menjalankan fungsi deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui jaringan koordinasi yang dimiliki, Kesbangpol diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mengidentifikasi persoalan yang berpotensi menimbulkan gesekan sosial di masyarakat.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana, Ir. Husrifnah Rahim, ST., M.Si, menjelaskan bahwa rapat Forkopimda merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor dalam rangka menjaga kondusivitas daerah. Menurutnya, pencegahan konflik sosial tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
“Kesbangpol memiliki tugas melakukan pemetaan potensi konflik, membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, serta memperkuat koordinasi antarinstansi. Melalui forum Forkopimda ini, seluruh informasi strategis dapat dihimpun dan dijadikan dasar dalam menentukan langkah-langkah antisipatif,” katanya.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis yang memiliki keterkaitan dengan stabilitas sosial menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah pelaksanaan program bantuan sosial yang selama ini menjadi instrumen penting pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu.
Kesbangpol menilai bahwa distribusi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk memastikan bahwa setiap program bantuan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan dan memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan.
Bupati Bombana menekankan bahwa bantuan sosial ke depan tidak boleh hanya bersifat konsumtif, tetapi harus diarahkan pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat penerima bantuan dapat lebih mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah.
Selain sektor sosial, rapat Forkopimda juga membahas isu layanan kesehatan yang memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat transformasi layanan kesehatan primer melalui optimalisasi fungsi puskesmas dan puskesmas pembantu di seluruh wilayah Bombana.
Kesbangpol memandang bahwa pelayanan publik yang baik, termasuk pelayanan kesehatan, merupakan salah satu faktor yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah munculnya berbagai persoalan yang berpotensi memicu konflik.
Pembahasan juga menyentuh sektor ekonomi, khususnya terkait upaya pengendalian harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemerintah Kabupaten Bombana melalui berbagai program intervensi, termasuk pasar murah, berupaya menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Dalam rapat dipaparkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Bombana pada Minggu I Mei 2026 berada pada angka minus 0,31 persen dan Minggu II Mei 2026 sebesar minus 0,28 persen. Komoditas yang memengaruhi pergerakan harga antara lain daging ayam ras, telur ayam, dan daging sapi.
Kesbangpol menilai bahwa stabilitas harga bahan pokok memiliki hubungan erat dengan kondisi keamanan daerah. Lonjakan harga yang tidak terkendali dapat memicu keresahan sosial, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga kebutuhan pokok.
Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dalam rapat Forkopimda adalah aktivitas pertambangan di Kabupaten Bombana. Kesbangpol bersama unsur Forkopimda membahas berbagai dinamika yang berkembang, termasuk aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang masih ditemukan di sejumlah wilayah.
Pemerintah daerah menyoroti aktivitas PETI yang dilakukan masyarakat di bekas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Panca Logam Makmur di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan sosial, konflik kepentingan, serta dampak lingkungan yang serius apabila tidak ditangani secara tepat.
Sebagai bagian dari upaya pencegahan, tim terpadu penertiban telah menerbitkan larangan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan tersebut. Kesbangpol berperan aktif dalam memantau perkembangan situasi dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak guna mencegah terjadinya gesekan di lapangan.
Selain persoalan pertambangan ilegal, rapat juga membahas perkembangan investasi strategis melalui kehadiran PT Sultra Industrial Park (SIP) di Desa Wumbubangka. Kawasan industri yang diproyeksikan bergerak di sektor manufaktur dan semikonduktor tersebut diharapkan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi Bombana sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal.
Kesbangpol menilai bahwa investasi harus berjalan beriringan dengan stabilitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan didorong untuk mengoptimalkan program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Bagi Kesbangpol Bombana, seluruh isu yang dibahas dalam rapat Forkopimda memiliki satu benang merah yang sama, yakni menjaga harmoni sosial dan memperkuat ketahanan daerah. Melalui pendekatan koordinatif dan deteksi dini yang terus dilakukan, berbagai potensi konflik diharapkan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar.
Melalui forum koordinasi tersebut, Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana kembali menegaskan perannya sebagai institusi yang berada di garis depan dalam menjaga persatuan, memperkuat komunikasi antar elemen masyarakat, serta membangun sinergi lintas sektor demi mewujudkan Kabupaten Bombana yang aman, damai, dan kondusif menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 maupun dalam menghadapi berbagai dinamika pembangunan daerah ke depan. (ADV)